Himpunan Nasional Mahasiswa PKn

Jakarta - Penangkapan 3 orang petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Indonesia oleh polisi air Diraja Malaysia -- yang kemudian 'dibarter' dengan 7 nelayan Malaysia --  disesalkan banyak pihak. Kasus ini kian menegaskan jika Indonesia tidak punya nilai tawar dalam hal diplomasi.

"Kita memiliki daya tawar yang lemah," ujar pengamat hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Dr Djawahir Tantowi.

 
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Keberadaan RUU Intelijen yang masih digodok oleh DPR sangat diperlukan. Kehadiran UU ini akan membuat aparat intelijen memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan pekerjaannya.

"Kita sangat perlu UU Intelijen, untuk memberikan hak kepada intelijen kita," ujar anggota Komisi I M Najib dalam diskusi di Hotel Santika, Jl KS Tubun, Slipi, Jakarta, Kamis (12/8/2010).

Najib mengakui, publik terlanjur trauma mendengar kata intelijen. Najib pun berharap agar masalah psikologis warga harus lebih dulu dibenahi sebelum mengesahkan kehadiran UU Intelijen.

"Sebagaimana bagusnya UU Intelijen, akan sulit jika masalah psikologis tidak bisa diselesaikan," papar Najib.

PILKADA MENGEJAR KEKUASAAN SEMATA
Didik Supriyanto - detikNews

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/03/2010) kemarin, memutus keabsahan panitia pengawas pilkada di berbagai daerah, sehingga mereka bisa langsung bekerja. Namun sesungguhnya bukan itu pokok masalah Pilkada 2010, melainkan seperti disebutkan oleh Presiden SBY saat bertemu dengan pengurus ICM di Istana Negara, yakni besarnya anggaran pilkada.

Besarnya anggaran pilkada telah menyebabkan puluhan daerah kabupaten/kota menunda pelaksanaan pilkada sampai batas yang tidak jelas. Sementara itu, pemerintah daerah dan DPRD yang sudah menetapkan anggaran pilkada seperti diminta KPU kabupaten/kota, belum bisa memastikan kapan cairnya. Padahal pada Juni nanti terdapat 244 pilkada.

Jika pemungutan suara Pilkada pada Juni 2010, maka pada Januari harus sudah dilakukan pendaftaran pemilih. Namun kegiatan itu tidak bisa jalan, karena dana belum cair. Padahal seperti dilaporkan oleh lembaga pemantau pemilu, hampir semua data penduduk potensial pemilih pilkada (DP4) yang diajukan pemerintah daerah ke KPU daerah, bermasalah. Kapan dan bagaimana diperbaiki data tersebut, jika dana tak kunjung turun?

Ken Yunita - detikNews

Jakarta - Polisi tidak bisa membuktikan adanya percakapan antara Deputi Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dan Ari Muladi. Yang ada, hanya call data record atau yang biasa dikenal dengan CDR.